Sumenep, FokusAktual.co.id – Kunjungan Presiden Joko Widodo di Desa Nunkurus, Kupang timur NTT (21/08/2019) menjadi polemik dan menuai protes dari berbagai pihak. Kali ini datang dari Ketua Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Sumenep, Wafi Ilahiyul Fardan. Pasalnya, contoh garam yang disuguhkan kepada Presiden tidak sesuai dengan kenyataannya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden disodorkan contoh garam impor Australia, garam lokal Jawa-Madura dan Garam Lokal NTT. Anehnya, garam lokal Jawa-Madura berwarna coklat kehitaman. Menurut Fardan contoh garam tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
“Jelas ini adalah bentuk kebohongan Publik. Garam Jawa-Madura sangat bagus dan tidak seperti yang ditunjukkan kepada Presiden pada saat di NTT. Kami menyesalkan kejadian itu”, ujar Fardan, Senin (26/08/2019).
Menurut Fardan, kejadian tersebut merupakan penghinaan terhadap petambak garam karena selama ini petambak garam khususnya di Sumenep tidak pernah memproduksi garam yang jelek seperti itu.
Ironisnya, kejadian tersebut diupload di akun Instagram resmi milik Sekretariat Kabinet RI dengan nama Sekretariat.kabinet. Fardan menilai dengan diuploadnya video tersebut pemerintah ikut andil dalam melakukan dan melestarikan kebohongam publik.
“Sangat jelas pemerintah ikut andil dalam melestarikan kobohongan publik. Video itu harus segera dihapus dan pemerintah wajib hukumnya minta maaf kepada petambak garam khususnya petambak garam Madura.”, tandas Fardan.
Tidak hanya itu, Fardan berharap Presiden Jokowi tidak percaya begitu saja terhadap kualitas garam Madura seperti yang disodorkan kepadanya saat di NTT kemarin. Bahkan, menurut Fardan, Jokowi harus turun langsung ke tambak garam di Madura agar mengetahui secara langsung kualitasnya.
“Sepengetahuan saya, Jokowi sejak jadi presiden, tidak pernah turun langsung ke lahan garam di Madura. Oleh karena itu, sebagai tanda maaf kepada petambak garam di Madura, dia harus turun langsung melihat keringat petambak garam Madura”, jelas Fardan
PT. Garam Harus Angkat Kaki Dari Madura Fardan menyayangkan bungkamnya kepala daerah baik di Jawa maupun di Madura yang seakan tidak peduli atas penghinaan tersebut. Tidak hanya itu, Fardan juga menyesalkan tidak adanya klarifikasi daro PT. Garam sebagai satu-satunya BUMN yang berproduksi garam di Madura.
“Ternyata Gubernur, Walikota dan Bupati di Jawa dan Madura itu tidak peka terhadap bentuk penghinaan ini. Padahal jelas, nyata dan terang-terangan telah mendiskreditkan petambak garam di wilayahnya. Lebih ironis lagi, PT. Garam sebagai BUMN yang berproduksi garam di Madura, diam alias bungkam. Padahal mereka tahu bahwa garam rakyat dan garam hasil produksi PT. Garam kualitasnya sangat bagus. Jika tetap PT. Garam bungkan dan tidak membuat klarifikasi, sebaiknya PT. Garam angkat kaki dari Madura”, pungkasnya. (Anang Fauzi)
