 |
| Kadis Sosial Minsel, Sofie Sumampow. (Ist) |
Minsel, FokusAktual.co.id – Polemik Program Keluarga Harapan PKH yang terjadi di beberapa daerah di indonesia terjadi juga di minahasa selatan (Minsel) dan hal ini sudah menjadi perhatian kami, selasa (09/07/2019).
Kadis Sosial Kabupaten Minsel mengungkapkan berdasarkan informasi Sofie Sumampow dan pengaduan dari sejumlah elemen masyarakat dan kami memandang itu sangat perlu di respon.
“Karena itu hal ini akan menjadi salah satu skala prioritas dari dinas kami,” ungkap Ibu Kadis Dinsos Minsel, saat di sambangi di ruang kerjanya.
Lanjut, bulan depan setelah pengucapan syukur kami akan mulai melakukan ferivikasi dan validasi data ulang dari desa ke desa melibatkan semua elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan bahkan kami akan mengajak wartawan untuk terlibat dalam pendataan ulang ini.
“Setelah kami melakukan verifikasi akan di lanjutkan dengan melakukan rapat di tingkat desa dan membacakan nama-nama yang akan di ganti dan nama-nama calon penganti secara transparan dan biarlah musyawara itu yang akan memutuskan apakah nama yang di ajukan benar-benar layak untuk di ganti dan calon penerima yang baru sehingga benar-benar tepat orang, tepat sasaran dan sesuai alamat juga sesuai peruntukannya,” tutur Sofie.
Kedepan akan kami usulkan untuk setiap rumah penerima bantuan PKH akan di beri stiker atau lebel ‘keluarga cawana roit (miskin)’ sehingga apabila ada yang tidak layak atau ekonominya sudah baik akan merasa malu, juga kedepan akan kami usulkan bantuan untuk penyandang disabilitas, lumpuh, berupa penyediaan sarana penunjang kursi roda dan alat bantu dengar untuk tunarunggu.
“Kami mencoba usulkan minimal 40 penerima atau bahkan lebih dan termasuk juga akan kami usulkan kepada ibu bupati bagi calon penerima PKH yang tidak tercover oleh pemerintah pusat akan kami usulkan untuk kalau bisa ditata di APBD,” tutup Kadis Sumampow. (Nopol)
